Pemerintah Percepat Konektivitas Digital Untuk Pendidikan

Nov 25, 2025 03:54 PM - 5 bulan yang lalu 167084

Kincai Media – Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid mengumumkan percepatan konektivitas rumah tangga dan akses konten pendidikan digital sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia anak. Kebijakan ini bermaksud menciptakan keahlian digital yang setara di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Meutya menegaskan komitmen pemerintah menjadikan konektivitas dan konten digital pendidikan sebagai bagian dari upaya nasional peningkatan SDM. “Dengan semangat pengarahan Bapak Presiden, Kemkominfo menjadikan konektivitas dan konten digital pendidikan sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan SDM sejak usia anak,” ucap Meutya.

Menteri yang datang dalam Rocket Week 2025 oleh MyRepublic, Jumat (21/11) menekankan pentingnya internet yang aman, stabil, dan merata agar transformasi pembelajaran digital melangkah efektif. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak alias PP TUNAS yang mengamanatkan ruang digital ramah anak.

Target Infrastruktur Digital Pendidikan

Dalam paparannya, Menteri Meutya menyebut sasaran percepatan jaringan tetap berbasis fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA) sebagai fondasi utama pembelajaran digital. “Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah mempunyai hubungan tetap. Ini menjadi krusial lantaran memang untuk pendidikan dan UMKM kita memerlukan hubungan yang lebih secure dan lebih stabil,” jelasnya.

Agenda digitalisasi pendidikan ini juga selaras dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan digitalisasi pendidikan sebagai fondasi peningkatan kompetensi generasi muda. Perluasan jasa diarahkan khususnya ke golongan masyarakat menengah ke bawah yang mencapai 34,5 juta rumah tangga serta 2,8 juta rumah tangga di segmen low-income dengan pengeluaran telekomunikasi Rp17.000 sampai Rp180.000 per bulan.

Meutya menyoroti bahwa golongan masyarakat ini mempunyai kebutuhan internet tinggi namun terbatas daya beli. Ia mendorong penyedia jasa internet menawarkan paket internet yang terjangkau agar setiap rumah bisa terhubung jaringan internet tanpa perlu bayar mahal. “Jadi jika kita murahkan, dapat skala yang besar, mudah-mudahan tidak hanya baik untuk masyarakat, tapi buat industri juga ini masuk akal,” kata Meutya.

Upaya pemerintah dalam mempercepat digitalisasi pendidikan ini sejalan dengan inisiatif beragam pihak, termasuk peluncuran fitur pendidikan terbaru Canva untuk pembimbing dan siswa di Indonesia yang turut mendukung transformasi pembelajaran digital.

Dukungan Implementasi PP TUNAS

Menteri Meutya juga memberikan apresiasi terhadap program CSR Roketin Generasi Tunas Digital dalam upaya mendukung literasi digital pelajar. Program ini mendorong penerapan PP TUNAS di tingkat family dan sekolah, menciptakan ekosistem digital yang kondusif dan produktif bagi generasi muda.

Kebijakan percepatan konektivitas digital untuk pendidikan ini muncul di tengah beragam perkembangan sektor teknologi pendidikan, termasuk kasus Nadiem sebagai tersangka korupsi Chromebook yang sempat mencoreng bumi pendidikan digital. Pemerintah menegaskan komitmennya melanjutkan program digitalisasi meski terdapat halangan tertentu.

Kasus korupsi laptop Chromebook yang menyebabkan kerugian negara Rp1,98 triliun menjadi pembelajaran krusial dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas program digitalisasi pendidikan. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan digitalisasi pendidikan melangkah dengan prinsip good governance.

Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan fondasi kuat untuk transformasi digital pendidikan Indonesia, menyiapkan generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan era digital. Target 30 persen rumah dengan hubungan tetap tahun depan menjadi langkah konkret menuju pemerataan akses digital pendidikan di seluruh Indonesia.

Selengkapnya